Wabup Ikuti Forum Nasional Konsolidasi Penghapusan Kemiskinan via Virtual
Wakil Bupati Majene mengikuti Rapat Forum Konsolidasi Nasional Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Ekstrem Kemiskinan 2023-2024 secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (24/7/2023).
Dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), rapat itu bertujuan untuk mencatat perhitungan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas untuk menyelenggarakan survei sebagai sarana evaluasi perkembangan penghitungan angka kemiskinan ekstrem yang kemudian dilaporkan setelah rilis kondisi angka kemiskinan bulan Maret setiap tahunnya.
Konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah pendekatan kebutuhan (basic needs approach) ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan , atau setara dengan penghasilan Rp 11.571 per kapita per hari atau Rp 351.557 per kapita per bulan.
Berdasarkan hasil survei pada bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%, mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dibandingkan dengan angka sebelumnya pada September 2023, yang mencapai 9,57%. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada bulan Maret 2023 mencapai 1,2%, menurun sebesar 0,62% poin dibandingkan September 2022.
Acara ini juga dihadiri oleh para pejabat penting, antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPKB), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan), serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Dengan forum konsolidasi nasional itu, diharapkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat dipercepat, dan langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Seluruh peserta diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan tersebut demi terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera dan adil bagi semua warganya.