Majene,- Bupati Majene Andi Achmad Syukri memberikan gambaran umum kepada Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik tentang Kabupaten Majene yang merupakan salah satu daerah otonomi dari enam kabupaten di Sulawesi Barat, di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Majene, Rabu (08/06/2022).

“Kabupaten Majene memiliki topologi daratan rendah dan daratan tinggi dimana sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan pertanian,” paparnya. “Luas Majene 987,84 kilometer persegi, terbagi menjadi 8 kecamatan, 20 Kelurahan, 62 Desa, dengan 179.504 penduduk, 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan 5480 orang PNS.”

Andi Syukri menjelaskan bahwa sesuai instruksi Mendagri Nomor 30 Tahun 2022 Tentang PPKM level 2 dan level 1 bahwa Majene masuk dalam zona hijau dengan capaian vaksinasi dosis 1 yaitu 70,3 persen.

“Sebagai wujud pelaksanaan visi misi, terdapat beberapa agenda penting, diantaranya pelaksanaan aksi konvergensi stunting, bahwa Kabupaten Majene mengalami penurunan angka stunting di Sulbar dan ini menunjukkan kesungguhan Majene lepas dari stunting,” ujarnya.

Selain itu, Majene direkomendasikan Mendagri untuk menjadi kawasan sebagai pilot project guna menopang kebutuhan pangan ibu kota baru. “Pemkab Majene saat ini telah menyiapkan lahan di wilayah Kelurahan Tande dan Tande Timur seluas 157 hektar, untuk pengembangan komoditi jagung, bawang merah, kelapa dalam, dan cabe, serta ternak kambing,” terangnya. “Ke depan, sejumlah komoditi itu akan dilakukan pengembangan di setiap wilayah kecamatan dengan potensi lahan seluas 1500 hektar.”

Bupati melanjutkan bahwa dalam waktu dekat Majene akan menjadi tuan rumah kegiatan MTQ tingkat Provinsi Sulbar, dan sejumlah agenda penting lainnya.

“Tapi selain itu Majene juga memiliki sejumlah permasalahan, seperti rawan bencana dengan resiko tinggi, gempa bumi, longsor dan banjir yang mengakibatkan beberapa rumah warga hanyut serta terendam lumpur yang terjadi di wilayah Kecamatan Malunda, Ulumanda dan Tubo Sendana,” jelasnya. “Di samping itu, Majene sebagai jalur trans Sulawesi juga belum memiliki jalur alternatif.”

Kabupaten Majene ditetapkan sebagai Kota Pendidikan sesuai komitmen awal saat pembentukan Provinsi Sulbar. “Perlu dukungan infrastruktur dari Pemprov dan Pemerintah Pusat, apalagi Majene tahun ini mengalami penurunan APBD secara signifikan jika dibandingkan tahun kemarin,” sebutnya.

Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami penurunan sehingga terbebani pada APBD 2022 kurang lebih 600 miliar, serta Dana Insentif Daerah (DID) dari Pusat sebesar 24 miliar 2021 dan menurun menjadi 2,3 miliar untuk 2022.

“Dari pengurangan ini, hampir 40 miliar dan sangat mempengaruhi pelaksanaan visi misi kami ke depan, sehingga kita berharap ada perhatian khusus terkait sejumlah permasalahan ini,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Akmal Malik mengaku menerima sejumlah permasalahan atau keluhan dari berbagai kabupaten, mulai dari Pasangkayu, Mamuju, Mamasa, Polman dan Majene.

“Beberapa persoalan di Sulbar memang tidak mudah, namun satu sisi merasa bersyukur karena memiliki bentang alam yang memanjang.” Katanya. “Dari 6 kabupaten terdapat 2 kabupaten yang menjadi penyangga untuk daerah luar, seperti Polman yang berbatasan dengan wilayah Sulawesi Selatan yang secara ekonomi lebih dominan ke Makassar dari pada ke Mamuju, dan Pasangkayu yang berbatasan dengan Donggala Sulawesi Tengah.”

Hadir dalam rombongan kunjungan Pj Gubernur diantaranya para Pimpinan OPD jajaran Pemprov Sulbar, Wakil Bupati Majene Arismunandar, para Pimpinan OPD Pemkab Majene serta Forkopimda.