Pemkab Majene Sinkronkan Data Riil untuk Usulan Kuota BBM dan LPG 2027
Pemerintah Kabupaten Majene menyusun usulan kuota Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan LPG untuk tahun 2027 berdasarkan data kebutuhan riil di lapangan.
Penyusunan tersebut dibahas melalui rapat teknis sinkronisasi kebutuhan energi yang digelar Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Majene di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa, 17 November 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi terkait permintaan usulan kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu berupa solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan berupa pertalite untuk tahun anggaran 2027.
Melalui kebijakan terbaru, pemerintah pusat mewajibkan setiap daerah mengajukan usulan sesuai kebutuhan nyata masyarakat, bukan lagi sekadar mengacu pada realisasi kuota tahun sebelumnya, guna menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi energi.
Dalam forum yang melibatkan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah teknis tersebut, ditekankan bahwa Bagian Sumber Daya Alam tidak dapat menyusun angka usulan secara sepihak. Keakuratan proyeksi kuota sangat bergantung pada validitas data dari instansi pengampu sektor pengguna.
Setidaknya terdapat tiga klaster data utama yang diwajibkan bagi dinas terkait. Pertama, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan diminta menyetor data kebutuhan LPG tabung 3 kilogram bagi rumah tangga miskin, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta data pangkalan resmi.
Kedua, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan diwajibkan merinci data penerima surat rekomendasi BBM bersubsidi bagi petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. Sektor ini menjadi perhatian khusus karena akurasi datanya paling sering menjadi sorotan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan maupun pengawasan BPH Migas.
Ketiga, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah diminta menghitung kebutuhan operasional armada transportasi umum, ambulans, dan kendaraan penanggulangan bencana.
Selain menyerahkan angka usulan dan daftar penerima rekomendasi, setiap dinas diwajibkan melampirkan rumus rincian perhitungannya secara terukur. Sebagai contoh, sektor pertanian harus menghitung jumlah petani dikalikan luas lahan dan kebutuhan solar per hektare, sedangkan sektor perikanan menghitung jumlah nelayan dikalikan jumlah kapal serta kebutuhan bahan bakar per pelayaran.
Tanpa lampiran rincian kalkulasi yang jelas, dokumen usulan dipastikan akan ditolak atau dikembalikan oleh BPH Migas. Kondisi tersebut berisiko membuat Kabupaten Majene mengalami kelangkaan atau kekurangan pasokan kuota energi bersubsidi pada tahun 2027.