MAJENE — Pemerintah Kabupaten Majene menggelar rapat koordinasi darurat untuk menyikapi kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi dan Pertalite di wilayah tersebut. Kelangkaan ini mulai berdampak pada sektor perikanan, pertanian, dan transportasi lokal.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati pada Rabu (9/9/2026) ini dipimpin oleh Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Majene yang digelar sehari sebelumnya.

"Kami berupaya merespons cepat keresahan warga, terutama nelayan dan petani yang aktivitas harian dan produktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan Solar subsidi," ujar Andi Rita.

Rapat strategis ini menghasilkan tujuh kesepakatan taktis dimana pemerintah daerah akan segera memetakan kuota BBM dan menyinkronkannya dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan dinas terkait di setiap SPBU. Selain itu, Pemkab Majene membentuk Tim Monitoring Terpadu lintas sektoral untuk mengawasi jalur distribusi guna mencegah potensi penyelewengan.

Guna mengurai antrean panjang yang kerap memicu kemacetan, jadwal operasional pelayanan bagi pemegang surat rekomendasi dan masyarakat umum di setiap SPBU akan diatur ulang. Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Polres Majene juga disiagakan untuk mengamankan arus lalu lintas di sekitar area SPBU.

Langkah lain yang diambil meliputi pengajuan audiensi resmi ke Pertamina Patra Niaga terkait regulasi pengecer, investigasi penyebab tutupnya sejumlah gerai Pertashop, serta pembukaan forum komunikasi publik bersama media dan pengelola SPBU agar informasi tersalurkan secara transparan.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda termasuk perwakilan Dandim 1401 Majene, Kapolres Majene, Kajari Majene, para kepala dinas terkait, serta para pemilik dan pengelola SPBU se-Kabupaten Majene.