Pemerintah Kabupaten Majene melalui Sekretariat Daerah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahap Kedua Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu (15/7). 

Agenda ini digelar untuk mengevaluasi sekaligus menetapkan komitmen standar pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan. Mulai dari jajaran pemerintah daerah, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga perwakilan media massa.

Kegiatan difokuskan pada evaluasi menyeluruh terhadap draf standar pelayanan yang sebelumnya telah melalui uji coba. Sektor-sektor pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan terpadu, dan layanan kesehatan menjadi sorotan utama dalam pembahasan kali ini.

Peserta forum diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan kritik dan saran konstruktif.Perwakilan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene menegaskan pentingnya keterbukaan dalam menyusun regulasi pelayanan.

Pihak Sekretariat Daerah menegaskan tidak ingin standar pelayanan hanya menjadi dokumen di atas kertas. Masukan dari akademisi, LSM, dan masyarakat diharapkan menjadi kunci agar birokrasi kita bisa bekerja lebih cepat, adaptif, dan benar-benar menjawab keluhan di lapangan.

Selain evaluasi, seluruh kepala perangkat daerah yang hadir juga menandatangani dokumen komitmen pelayanan publik. Poin utama yang disepakati meliputi kepastian waktu pelayanan, transparansi biaya (pemberantasan pungli), serta penyediaan fasilitas ramah disabilitas di setiap kantor pemerintahan.

Komitmen ini nantinya akan menjadi pedoman wajib bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Majene.Melalui FKP Tahap Kedua ini, Pemkab Majene optimistis dokumen standar pelayanan yang disempurnakan ini dapat segera ditetapkan secara resmi. 

Langkah strategis ini diharapkan mampu mengakselerasi reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat Majene.