BPS Gelar Pembinaan Penyelengaraan Statistik Sektoral
Badan pusat statistik menyelenggarakan kegiatan kick off meeting pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral 2026 yang diselenggarakan secara daring diikuti oleh seluruh pihak-pihak terkait penyelenggaraan statistik sektoral. Kick off meeting menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi, mempererat koordinasi, dan meningkatkan kualitas pengelolaan data.
Kegiatan tersebut diselenggarakan guna meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik mengembangkan sistem statistik nasional dan mendukung pembangunan nasional dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.
Dinas Kominfo Kabupaten Majene sebagai salah satu penyelenggara statistik sektoral turut mengikuti kegiatan itu melalui mungkin zoom meeting pada hari Rabu 18 Februari 2026 bertempat di Kantor Diskominfo Kabupaten Majene.
Kadis Kominfo Kabupaten Majene, Albar Mustar menegaskan bahwa penguatan statistik sektoral bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama bagi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
“Data adalah fondasi utama dalam merumuskan kebijakan. Tanpa data yang akurat, progresif, dan terintegrasi, maka arah pembangunan akan sulit mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, setiap OPD harus memiliki komitmen yang sama dalam menghasilkan dan mengelola data sektoral yang berkualitas,” ujarnya.
Albar Mustar menjelaskan lebih lanjut bahwa penyelenggaraan statistik sektoral merupakan implementasi dari kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Kebijakan ini menuntut adanya standar data yang seragam, metadata yang lengkap, serta interoperabilitas antar sistem informasi. Dengan tata kelola yang baik, data tidak hanya menjadi laporan rutin, tetapi benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan strategis.
Diskominfo sebagai walidata memiliki peran sentral dalam melakukan pelatihan, verifikasi, dan integrasi data dari seluruh produsen data di OPD. Melalui kickoff meeting itu, diharapkan terbentuk sinergi yang kuat serta pemahaman yang sama terkait mekanisme pengumpulan, pengolahan, hingga publikasi data.
“Ke depan, kita ingin data sektoral Majene tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga berkualitas secara substansi. Artinya, data tersebut valid, dapat dipertanggungjawabkan, serta relevan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan OPD dalam menyampaikan data tepat waktu serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani statistik. Evaluasi tahunan diharapkan dapat mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan solusi perbaikan.
“Melalui pelatihan dan evaluasi ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar. Tidak boleh lagi ada data yang tumpang tindih, angka antar instansi yang berbeda, atau tidak sinkron antara perencanaan dan pelaporan,” tegas Albar Mustar.