Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Majene menggelar audiensi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar, Senin (21/9/2026). Pertemuan ini berfokus pada evaluasi dan penyelesaian karut-marut distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta BBM Khusus Penugasan (JBKP) di wilayah Majene, Sulawesi Barat.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Majene Andi Ritamariani, Ketua Komisi II DPRD Majene Napirman, serta jajaran kepala dinas terkait dan Pj. Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Majene, Muh. Shaleh As’ad. Sementara dari pihak Pertamina, hadir Sales Branch Manager (SBM) Fuel Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba.

Dalam pertemuan itu, Pemkab dan DPRD Majene mendesak Pertamina untuk mengevaluasi kuota BBM menyusul kelangkaan yang berulang kali terjadi sepanjang tahun 2026. Pemerintah daerah juga menyoroti nasib para petani dan nelayan pemegang surat rekomendasi yang kerap tidak mendapatkan jatah BBM di SPBU.

Menanggapi keluhan tersebut, SBM Fuel Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba menjelaskan bahwa tidak ada pengurangan kuota BBM untuk wilayah Majene. Menurutnya, kelangkaan dipicu oleh lonjakan konsumsi masyarakat yang meningkat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Mengenai usulan penambahan kuota, Fandy menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selaku regulator. Namun, Pertamina siap mendampingi Pemkab Majene jika ingin mengajukan penambahan kuota ke pusat.

Terkait distribusi bagi sektor produktif, Pertamina berjanji akan bersinergi dengan Pemkab Majene untuk membina atau menindak tegas SPBU nakal yang menolak melayani nelayan dan petani berizin resmi. Sebagai bentuk ketegasan, Pertamina mencatat telah melayangkan sedikitnya 90 surat teguran kepada sejumlah SPBU di Majene sepanjang tahun 2026 berdasarkan aduan masyarakat.

Kabar baiknya, proses perpanjangan kontrak kerja sama untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) milik Perumda Aneka Usaha Majene kini sudah memasuki tahap finalisasi. Fasilitas pengisian bahan bakar khusus nelayan ini ditargetkan kembali beroperasi penuh pada Oktober 2026 tanpa adanya pemotongan kuota tahunan.

Melalui audiensi ini, Pemkab Majene bersama Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperketat pengawasan di lapangan guna menekan ruang gerak mafia BBM ilegal dan memastikan pasokan energi di Majene tepat sasaran serta sesuai regulasi.