BPJS Ketenagakerjaan Sasar Aparat Desa dan Pegawai Honorer.

SHARE

BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat kerjasama operasional dengan Pemkab untuk memonitor dan mengevaluasi program BPJS Ketenagakerjaan di Majene.

Dalam rapat tersebut, Bupati Andi Achmad Syukri Tammalele menyatakan harapannya agar seluruh pegawai Pemkab honorer, aparat desa rt/rw, dan seluruh pekerja rentan yang ada di Kabupaten Majene agar terdaftar ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat, Akhmad Hidayat memaparkan, per November 2022, dari 39 Dinas, baru 12 yang sudah terdaftar sebagai peserta, dan dari 62 Desa, baru 19 yang sudah mengikuti program tersebut.

Karena itu, Akhmad Hidayat berharap Pemkab Majene mengalokasikan anggaran agar honorer, aparat desa, dan RT/RW dapat terdaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait hal itu, sejumlah gagasan alternatif pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan disampaikan Sekda Majene, Ardiansyah. Menurutnya, selain APBD, pembiayaan bisa saja berasal dari sumber lain, misalnya melalui CSR dan BAZNAS, gotong royong setiap ASN yang sudah terdaftar, kemudian mendaftarkan Non ASN yang belum terdaftar, dan Pimpinan OPD mendaftarkan keluarga/tetangga yang dianggap profesinya masuk dalam unsur pekerja rentan.